BATANEWS | LANGSA
Dana bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana banjir di Aceh menuai polemik. Pasalnya, hingga kini masih muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dan realisasi bantuan yang disebut mencapai Rp2,5 triliun tersebut.
Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH., MH., M.Pd, meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan dana tersebut, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian masyarakat.
Menurut Prof. Muzakkir, persoalan tersebut menjadi polemik setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan informasi terkait bantuan tersebut dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada 5 Agustus 2026.
“Sejak penyampaian Menteri Pertanian tersebut, sampai saat ini masyarakat masih mempertanyakan kepada Pemerintah Aceh mengenai bantuan rehabilitasi sawah dan perkebunan yang belum mereka terima,” kata Prof. Muzakkir, Jumat (21/8/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan bahwa pengelolaan dana tersebut bukan melalui Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
Menurut penjelasan yang diterima, pelaksanaan bantuan dilakukan langsung oleh Kementerian Pertanian melalui satuan kerja (satker) kementerian.
“Namun polemik masih terjadi dan bahkan mulai mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh. Karena itu, menurut saya, Kementerian Pertanian perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak terus berkembang,” ujarnya.
Prof. Muzakkir juga meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun langsung melakukan pengecekan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh.
Ia mengaku melihat langsung kondisi lahan pertanian masyarakat dalam perjalanan dari Aceh Tamiang menuju Banda Aceh. Menurutnya, kondisi sawah dan perkebunan di sejumlah daerah masih memprihatinkan.
“Berdasarkan kenyataan yang saya lihat dalam perjalanan dari Aceh Tamiang ke Banda Aceh, mulai dari Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Utara hingga Pidie Jaya, hampir semua sawah dan kebun masyarakat yang terdampak belum terlihat mendapatkan perbaikan sebagaimana yang disampaikan Kementerian Pertanian,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Prof. Muzakkir, di beberapa lokasi terdapat lahan persawahan yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga belum dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
“Sudah enam bulan masyarakat menunggu. Sampai kapan mereka harus menunggu?” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Kementerian Pertanian segera melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya serta mengetahui sejauh mana realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
“Kalau pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu benar, saya berharap segera dilakukan pengecekan ke lapangan. Jangan hanya berbicara melalui media di Jakarta, tetapi mari kita lihat langsung kondisi masyarakat dan lahan pertanian yang terdampak,” katanya.
Prof. Muzakkir menilai, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak kompromi terhadap persoalan yang menyangkut program pemerintah. Karena itu, ia berharap Menteri Pertanian dapat mengambil langkah tegas apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan bantuan tersebut.
"Saya tahu Mentan Amran Sulaiman tegas dan tanpa kompromi. Oleh karena itu, agar seluruh realisasi dana untuk petani menjadi jelas, saya meminta Bapak Menteri Pertanian turun langsung dan mengecek semua daerah yang terdampak di Aceh,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan mengenai realisasi bantuan sangat penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Perlu ada penjelasan secara terbuka dari Kementerian Pertanian. Dengan begitu, polemik yang ada dapat diselesaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali terbangun,” tutup Prof. Dr. Muzakkir Samidan. (fsl)
