 |
| Foto : Tokoh penggerak KP3 ALA, Armen Desky, S.E., M.M,. |
BANDA ACEH – Wacana pemekaran wilayah di Aceh kembali mengemuka. Kelompok Penggerak Percepatan Pemekaran Aceh Leuser Antara (KP3 ALA) mendesak pemerintah pusat membuka kembali ruang pembentukan daerah otonomi baru (DOB), khususnya untuk Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).
Tokoh penggerak KP3 ALA, Armen Desky, menyebut ALA dan ABAS menjadi dua calon provinsi yang saat ini diprioritaskan dalam perjuangan pemekaran Aceh.
Menurut Armen, pemekaran dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah yang selama ini dinilai memiliki rentang kendali cukup luas.
“Insyaallah, bila keuangan negara telah pulih, ALA dan ABAS pasti lahir. Ini memang program Bapak Presiden Prabowo yang menginginkan Indonesia memiliki 50 provinsi dan 50 gubernur, agar dana APBN bisa langsung membangun daerah,” ujar Armen dalam pernyataan tertulisnya.
Empat Provinsi, Satu Payung Wali Nanggroe
Armen tidak hanya berbicara mengenai ALA dan ABAS. Ia juga menawarkan gambaran struktur Aceh jika pemekaran terealisasi.
Dalam cetak biru yang disampaikannya, Aceh ke depan diwacanakan terdiri atas empat provinsi, yakni Aceh, Aceh ALA, Aceh ABAS, dan Aceh Samudra Pase.
Meski terbagi menjadi beberapa provinsi, Armen mengusulkan seluruh wilayah tersebut tetap berada dalam satu ikatan kebudayaan dan kelembagaan melalui institusi Wali Nanggroe.
“Dengan dimekarkan, Aceh akan menjadi besar dan hebat. Institusi Wali Nanggroe juga akan semakin mulia. Yang paling penting, kita tidak lagi menjadi provinsi termiskin di Sumatera,” katanya.
Ia menilai pemekaran dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya di masing-masing wilayah.
Armen juga menyebut sejumlah potensi sumber daya alam di kawasan ALA dan perairan Aceh sebagai modal pembangunan. Namun, pengelolaan seluruh potensi tersebut, menurutnya, harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Aceh tidak boleh lepas. Tanpa Aceh, bangsa Indonesia ini tidak ada, karena Aceh punya andil besar atas tegaknya republik ini,” ujarnya.
Kritik Kebijakan Moratorium
Di sisi lain, Armen mengkritik kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang masih berlaku secara nasional.
Ia menyoroti kebijakan pemekaran di Papua yang menurutnya menunjukkan adanya dinamika berbeda dalam penerapan kebijakan DOB. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan pemekaran daerah secara nasional.
“Ini benar-benar luar biasa. Saya justru khawatir ujung-ujungnya Papua bisa meminta merdeka,” kata mantan Bupati Aceh Tenggara tersebut.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Armen terkait kebijakan pemekaran dan dinamika politik wilayah Papua.
Usulkan Indonesia Dibagi Tiga Negara Bagian
Dalam kesempatan yang sama, Armen juga menyampaikan gagasan yang lebih luas mengenai desain ketatanegaraan Indonesia.
Ia mengusulkan Indonesia dibagi menjadi tiga negara bagian, yakni Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, dengan tetap berada di bawah satu pemerintahan nasional.
Dalam konsep tersebut, satu Presiden akan memimpin pemerintahan pusat dengan dukungan tiga Perdana Menteri yang mewakili masing-masing kawasan.
“Ini baru paten. Dengan sistem ini, orang dari suku mana pun bisa memiliki kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri atau Presiden,” pungkasnya.
Sementara itu, konsolidasi terkait perjuangan pembentukan ALA dan ABAS disebut terus dilakukan. KP3 ALA juga mengklaim terus membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh dan akademisi di Jakarta guna mengawal aspirasi pemekaran Aceh di tingkat pusat.[JH]
