BATANEWS, LANGSA — Persoalan korupsi di Indonesia dinilai telah menjadi fenomena serius yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan moral, sosial, dan budaya bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta menentukan sikap bersama terhadap praktik korupsi yang semakin sering terjadi.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH., MH., M.Pd, Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh, Rabu (16/09/2026).
Menurut Prof. Muzakkir, korupsi saat ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan dalam sejumlah kasus terlihat seperti menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
“Korupsi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Hasil korupsi juga terkadang dinikmati oleh berbagai kalangan serta digunakan dalam berbagai kegiatan, baik resmi maupun tidak resmi. Bahkan ada yang berlindung di balik bantuan kemanusiaan dan kegiatan kebajikan,” ujarnya.
Ia menyebut, praktik korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melalui kesepakatan tertentu di berbagai institusi menjadi fenomena yang perlu direnungkan secara serius.
“Ketika suatu perbuatan dilakukan bersama-sama, melalui mufakat dan musyawarah, sering kali tidak ada yang mengatakan itu salah. Yang menyatakan salah biasanya hanya aparat penegak hukum,” katanya.
Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa itu menjelaskan, dalam sistem demokrasi, sesuatu sering kali dikaitkan dengan kesepakatan bersama. Namun, menurutnya, tidak semua kesepakatan dapat menjadi pembenaran terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan nilai moral.
“Perlu ada pernyataan bersama seluruh rakyat Indonesia tentang korupsi. Apakah korupsi dapat dianggap sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat? Jika itu diterima, maka korupsi bukan lagi dianggap sebagai kesalahan, tetapi bisa berubah menjadi jalan usaha atau bisnis yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum,” jelasnya.
Prof. Muzakkir menegaskan, pemikiran tersebut disampaikan karena melihat kenyataan bahwa pemberitaan mengenai kasus korupsi hampir setiap hari menghiasi ruang publik.
“Penangkapan pelaku korupsi oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian di berbagai tingkatan seakan menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan ada fenomena bahwa semakin sering diberitakan, seseorang justru semakin dikenal dan dianggap sebagai tokoh,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi sosial di mana sebagian mantan narapidana kasus korupsi masih dapat kembali diterima di tengah masyarakat dan tetap dipandang sebagai orang yang memiliki kehormatan.
“Inilah fenomena yang disaksikan masyarakat Indonesia. Karena itu, kita perlu membuat konsensus bersama terkait perilaku korupsi, apakah bangsa ini ingin menghentikannya atau justru membiarkannya menjadi bagian dari budaya hidup,” tegas Prof. Muzakkir.
Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah Kota Langsa itu menilai, membahas korupsi dalam perspektif budaya memang merupakan persoalan yang kompleks.
“Naif memang jika kita melihat perilaku korupsi sebagai bagian dari budaya. Namun jika suatu saat itu menjadi konsensus bersama, tentu akan menjadi sesuatu yang harus kita terima sebagai realitas sosial. Karena itu, bangsa ini harus menentukan arah dan sikapnya,” pungkasnya. (Fsl)
