 |
| Foto : Ketua Dekranasda, Ketua Tim Penggerak PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Singkil, Ny. Hj. Habibatussania |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua Tim Penggerak PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Singkil, Ny. Hj. Habibatussania, mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026), dan menjadi forum koordinasi serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat diikuti unsur TP PKK, Dekranasda dan TP Posyandu dari berbagai daerah di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada penguatan kedudukan, fungsi, hubungan kerja, akuntabilitas serta sinergi antarlembagaan dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tri Suswati Tekankan Pentingnya Tata Kelola yang Jelas
Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang jelas, sistematis dan terukur.
Menurutnya, penguatan kelembagaan harus dimulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi.
“Serta pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi,” katanya.
Tri Suswati menegaskan, kelembagaan yang kuat membutuhkan tata kelola yang jelas agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal.
“Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” terangnya.
Tiga Kelembagaan Punya Peran Berbeda, Tujuan yang Bersinggungan
Tri Suswati juga menjelaskan bahwa Dekranas, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu memiliki tugas serta karakteristik yang berbeda.
Namun, ketiganya memiliki ruang temu yang kuat, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah melalui perangkat daerah perlu terus diperkuat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Dengan berpedoman pada regulasi, kita dapat memperkuat sinergi antara Dekranas, Dekranasda, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
Habibatussania: Momentum Menyamakan Pemahaman
Sementara itu, Ny. Hj. Habibatussania menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah dan organisasi terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan program dengan arah penguatan kelembagaan di tingkat nasional.
Menurutnya, hasil pertemuan akan menjadi bahan untuk memperkuat pelaksanaan program di Kabupaten Aceh Singkil.
“Rapat ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan di daerah. Kami tentu akan membawa hasil dan arahan dari forum ini untuk mendukung pelaksanaan program di Kabupaten Aceh Singkil,” kata Habibatussania.
Ia menambahkan, sinergi lintas kelembagaan menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat nyata.
“Kami akan terus membangun kolaborasi antara Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu bersama pemerintah daerah dan para mitra, sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Buka Ruang Kolaborasi dengan Dunia Usaha hingga Media
Habibatussania juga menjelaskan bahwa rapat tersebut turut mengidentifikasi sejumlah ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan di daerah.
Beberapa di antaranya mencakup bidang keluarga, penguatan ekonomi lokal dan pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, forum tersebut juga membuka peluang penguatan kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas hingga media.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara parsial, tetapi dapat saling mendukung dan memiliki keberlanjutan.
“Hasil pembahasan selanjutnya diarahkan pada rencana tindak lanjut yang terukur dan dapat dipantau,” tutup Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Singkil.
Melalui forum tersebut, Aceh Singkil diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
