BATANEWS – LANGSA | Jumat, 13 November 2026
Peristiwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting di Indonesia merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolelir maupun dimaafkan, sebab menyentuh langsung aspek‑aspek keamanan negara. Namun yang menjadi pertanyaan besar, ketika dugaan penyadapan ini diduga melibatkan unsur di dalam pemerintahan, bahkan kalangan kepolisian dan para jenderal: ke mana arah skema ini dan siapa saja yang terhubung di baliknya? Demikian penilaian Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH.,MH.,M.PD, Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa.
Prof. Muzakkir Samidan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia Provinsi Aceh menegaskan, apabila persoalan penyadapan ini berkaitan dengan makar, penggulingan pemerintahan yang sah, serta upaya pengambil‑alihan kekuasaan, maka masyarakat berhak mengetahui siapa aktor utama di balik para jenderal yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
“Sejauh mana konsolidasi kekuatan di lingkungan TNI‑Polri, kekuatan politik, maupun ormas terlibat? Semua jejaring ini harus diungkap secara utuh guna menemukan dalang sebenarnya,” ujar Prof. Muzakkir Samidan.
Menurutnya, pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang menyentuh kedudukan Presiden harus dilakukan secara menyeluruh dan terbuka demi penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Keutuhan negara, kedaulatan bangsa, serta kehormatan Presiden adalah hal yang mutlak dan tidak bisa dikompromikan.
“Kepolisian selaku lembaga penegak hukum wajib mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan terhadap negara ini. Semua pelaku harus dijatuhi hukuman yang setimpal,” tegas Prof. Muzakkir Samidan.(Fsl)
