 |
| Foto : Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah, Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, melontarkan gagasan yang dinilai strategis bagi masa depan politik Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Ia mendorong pembentukan daerah pemilihan (dapil) tersendiri untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menggabungkan kedua wilayah tersebut.
Bagi Amaliun, isu ini bukan sekadar soal pembagian wilayah pemilu atau penambahan kursi politik. Lebih dari itu, pembentukan dapil mandiri dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam mendapat ruang yang lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat Provinsi Aceh.
“Yang menjadi substansi utama bukan sekadar penataan daerah pemilihan, melainkan memastikan masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam memiliki keterwakilan yang kuat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi,” ujar Amaliun, Rabu (24/6/2026).
Bukan Sekadar Politik, Tapi Soal Pembangunan
Selama ini, Aceh Singkil dan Subulussalam dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya, hingga tantangan pembangunan yang relatif serupa. Kedua daerah juga sama-sama berada di kawasan barat-selatan Aceh yang kerap menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas wilayah, hingga kebutuhan peningkatan layanan publik.
Menurut Amaliun, kondisi tersebut membutuhkan representasi politik yang benar-benar memahami persoalan lokal dan mampu memperjuangkannya secara konsisten di tingkat provinsi.
Ia menilai, berbagai program strategis seperti pembangunan jalan penghubung antarwilayah, penguatan sektor perikanan dan perkebunan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan lebih mudah diperjuangkan apabila kedua daerah memiliki keterwakilan yang fokus pada kepentingan wilayahnya.
Membangun Posisi Tawar Daerah
Dalam dinamika pembangunan daerah, kekuatan representasi politik sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi program pembangunan.
Karena itu, Amaliun melihat pembentukan dapil mandiri sebagai upaya meningkatkan posisi tawar Aceh Singkil dan Subulussalam dalam percaturan pembangunan Aceh.
“Daerah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang relatif sama idealnya didukung oleh keterwakilan politik yang memahami kondisi riil masyarakatnya. Dengan demikian, agenda pembangunan dapat diperjuangkan secara lebih terarah,” katanya.
Modal Sosial dan Historis
Selain kesamaan kebutuhan pembangunan, Aceh Singkil dan Subulussalam juga memiliki kedekatan historis dan hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama. Interaksi masyarakat kedua wilayah berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya hingga hubungan kekeluargaan.
Kedekatan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan terintegrasi di tingkat provinsi.
Menuju Pemilu 2029
Meski demikian, Amaliun menegaskan bahwa pembentukan dapil baru tidak bisa dilakukan secara instan. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan hingga elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal aspirasi tersebut.
“Ini merupakan aspirasi yang lahir dari kebutuhan daerah. Tujuannya adalah memperkuat posisi dan suara masyarakat Aceh Singkil serta Subulussalam dalam proses pembangunan Aceh secara keseluruhan,” tegasnya.
Jika terealisasi pada Pemilu 2029, dapil mandiri Aceh Singkil–Subulussalam tidak hanya menjadi perubahan dalam peta politik Aceh, tetapi juga berpotensi menjadi momentum baru untuk memperkuat perjuangan pembangunan, pemerataan anggaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan barat-selatan Aceh.
