 |
| Foto : Sairun, S.Ag, M.Si, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam |
SUBULUSSALAM | BATANEWS
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, Sairun, menyampaikan klarifikasi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai penggunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Kota Subulussalam yang disebut-sebut terlalu besar karena sering berada di luar daerah.
Menurut Sairun, klarifikasi ini perlu disampaikan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi opini liar yang menyesatkan publik.
“Perlu kami sampaikan bahwa anggaran SPPD Wali Kota Subulussalam tahun 2025 merupakan yang terkecil di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Bahkan, tidak seluruh anggaran tersebut terealisasi pada Tahun Anggaran 2025,” ujar Sairun.
Ia menjelaskan, keberadaan Wali Kota di luar daerah tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai pemborosan anggaran perjalanan dinas. Pasalnya, alokasi SPPD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setdako tidak sebanding dengan intensitas kegiatan luar daerah yang dijalankan.
“Kami melihat banyak kegiatan Wali Kota di luar daerah yang tidak sepenuhnya mengandalkan SPPD. Bahkan, dalam beberapa agenda, hanya digunakan satu SPPD yang kemudian dirangkai dengan beberapa kegiatan lain,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut justru mencerminkan upaya efisiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Ia meyakini, sebagian pembiayaan kegiatan luar daerah tersebut bahkan menjadi beban pribadi Wali Kota.
“Tentu ini merupakan bentuk ikhtiar efisiensi. Kami meyakini banyak pembiayaan kegiatan luar daerah yang tidak dibebankan pada anggaran daerah,” tambahnya.
Terkait sorotan publik mengenai frekuensi Wali Kota berada di luar daerah, Sairun mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dari berbagai perspektif.
“Kalau mau melihat dari sisi positif bisa, dari sisi negatif juga bisa. Semua tergantung sudut pandang. Namun dalam dunia pemerintahan, hasil tidak bisa dicapai secara instan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa berbagai komunikasi, lobi, dan upaya yang dilakukan Wali Kota di luar daerah membutuhkan proses, waktu, dan kesabaran. Hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung seperti membalikkan telapak tangan.
“Upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025 diharapkan dampaknya dapat dirasakan pada tahun 2026. Karena setiap program memiliki proses waktu dan mekanisme penganggaran yang tidak bisa dilakukan secara spontan,” jelas Sairun.
Di akhir keterangannya, Sairun menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kritik secara konstruktif dan objektif.
“Pemerintah Kota Subulussalam mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah memberikan kritik demi terwujudnya cita-cita bersama,” pungkasnya.
