 |
| Foto : Kantor Disdikbud Aceh Singkil |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil tengah berada dalam sorotan publik. Isu dugaan pelanggaran asusila yang menyeret nama pejabat tinggi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dinilai telah mengganggu stabilitas institusi pendidikan serta mengancam kepercayaan masyarakat.
Isu yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan perselingkuhan yang melibatkan AR, Sekretaris Dinas Pendidikan definitif yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, dengan seorang perempuan berinisial R. Perempuan tersebut diketahui merupakan istri orang dan disebut-sebut sebagai bagian dari staf di lingkungan dinas tersebut.
Kabar ini dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Dugaan pelanggaran asusila tersebut dinilai mencoreng marwah dunia pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan keteladanan.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak AR maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Sikap diam pihak terkait memicu beragam spekulasi dan asumsi di tengah masyarakat, sekaligus memperbesar kegaduhan publik.
“Dalam situasi seperti ini, klarifikasi sangat penting agar persoalan tidak berkembang liar dan kepercayaan publik dapat dipulihkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila dugaan tersebut benar adanya, maka hal tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, pejabat pendidikan seharusnya menjadi teladan moral dan etika bagi seluruh jajaran serta masyarakat luas.
“Pejabat pendidikan harus berperan sebagai figur orang tua dan pelindung, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Di tengah polemik yang kian memanas, perhatian publik kini tertuju kepada Bupati Aceh Singkil. Masyarakat menanti sikap dan langkah tegas pimpinan daerah untuk menjaga wibawa institusi pendidikan. Evaluasi jabatan hingga tindakan administratif dinilai perlu dipertimbangkan apabila dugaan tersebut terbukti secara fakta dan hukum.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam isu tersebut. Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas serta masa depan pendidikan di Aceh Singkil.
