 |
| Foto : Ilustrasi |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Pengalihan Dana Ketahanan Pangan Desa Kuta Simboling ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sorotan publik. Program pembelian sapi (lembu) yang dikelola BUMDes dinilai tidak memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa.
Ketahanan pangan desa sejatinya bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Program ini didukung Dana Desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi warga.
Sementara itu, BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum yang didirikan untuk mengelola potensi usaha desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Namun, pelaksanaan program BUMDes di Kampung Kuta Simboling dinilai tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Masyarakat mengaku tidak dilibatkan dalam pengelolaan sapi yang dibeli menggunakan dana desa. Bahkan hingga kini, warga belum mengetahui secara pasti jumlah, bentuk, maupun ukuran sapi yang dimaksud.
BUMDes Kuta Simboling justru memberikan mandat pengelolaan sapi kepada pihak ketiga (mawah) yang berada di wilayah Rimo. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan masyarakat karena peluang kerja dan manfaat ekonomi tidak dirasakan langsung oleh warga desa.
“Fungsi BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat tidak berjalan. Bagaimana ekonomi masyarakat meningkat jika pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga di luar desa,” ujar Muhir, salah satu tokoh masyarakat Kuta Simboling.
Ia juga menilai bahwa pengelolaan aset desa berupa sapi tidak dilakukan secara transparan. Menurutnya, masyarakat hanya mendengar informasi pembelian sapi tanpa pernah melihat secara langsung keberadaan dan kondisi ternak tersebut.
Selain itu, BUMDes dinilai gagal menjalankan perannya dalam menciptakan lapangan kerja. Alih-alih memberdayakan warga desa untuk merawat sapi dan membangun kandang secara swadaya, pengelola lebih memilih menyerahkan pengelolaan kepada pihak luar.
Atas kondisi tersebut, Muhir meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti persoalan ini. Ia menegaskan bahwa program BUMDes seharusnya berdampak langsung bagi masyarakat, bukan justru menguntungkan pihak lain di luar desa.
“Masyarakat Kuta Simboling tidak mendapatkan keuntungan apa pun. Hak masyarakat seolah dialihkan kepada pihak ketiga,” tegasnya.
✍️ [RHM]
