 |
| Foto : Sebanyak 2.301 pelaku usaha dinyatakan lolos verifikasi kementerian dan berpeluang menerima Banpres di Aceh Singkil |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Kabar baik bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 2.301 pelaku usaha dinyatakan lolos verifikasi kementerian dan berpeluang menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per penerima.
Namun, para calon penerima bantuan tidak boleh tinggal diam. Mereka diminta segera melengkapi sejumlah persyaratan administrasi agar proses penyaluran bantuan tidak terkendala.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Aceh Singkil, Safrijal, mengungkapkan bahwa dari 6.455 pelaku UMKM yang sebelumnya diusulkan pemerintah daerah, sebanyak 2.301 dinyatakan lolos verifikasi setelah melalui pemeriksaan data oleh kementerian.
"Dari total 6.455 pelaku UMKM yang sebelumnya kita usulkan, baru terdapat sebanyak 2.301 pelaku UMKM yang dinyatakan lolos verifikasi," ungkap Safrijal, Rabu (4/11/2026).
Sementara itu, ribuan data lainnya masih menghadapi persoalan. Sebanyak 3.064 data pelaku UMKM dikembalikan ke kecamatan untuk diteruskan ke desa atau kampung guna dilakukan perbaikan. Sedangkan 1.060 pelaku UMKM lainnya dinyatakan belum memenuhi kriteria penerima bantuan.
Sejumlah faktor menjadi penyebab tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Di antaranya, masih tercatat memiliki pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum lunas atau kredit lainnya.
Selain itu, ditemukan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak padan berdasarkan hasil verifikasi Disdukcapil. Bahkan, ada pula pelaku UMKM yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hasil verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Bahkan ada pelaku UMKM yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hasil verifikasi dari BKN," jelas Safrijal
Ini Persyaratan yang Harus Segera Diurus
Bagi 2.301 pelaku UMKM yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Safrijal mengingatkan agar segera menyelesaikan tahapan administrasi lanjutan.
Ada beberapa dokumen dan tahapan yang harus dipenuhi calon penerima, yakni:
- Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui dinas terkait.
- Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- Mengunduh aplikasi Sapa UMKM melalui Play Store.
- Membuat akun pada aplikasi Sapa UMKM.
- Mengisi data usaha masing-masing melalui aplikasi tersebut.
Menurut Safrijal, seluruh tahapan tersebut sangat penting karena informasi mengenai proses selanjutnya akan disampaikan melalui aplikasi Sapa UMKM.
"Kelengkapan administrasi tersebut sangat penting karena proses selanjutnya akan diinformasikan melalui aplikasi Sapa UMKM yang telah diunduh dan didaftarkan oleh masing-masing penerima," tegasnya.
Data Perbaikan Sudah Kembali Dikirim ke Kementerian
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengupayakan agar pelaku UMKM yang sebelumnya datanya dikembalikan untuk diperbaiki tetap memiliki kesempatan mengikuti proses verifikasi.
Safrijal menyebutkan, data pelaku UMKM yang telah diperbaiki melalui pemerintah desa atau kampung sudah kembali dikirimkan kepada kementerian pada 2 November 2026.
Adapun bantuan yang direncanakan akan diterima masing-masing pelaku UMKM sebesar Rp3 juta dalam bentuk uang tunai. Penyalurannya akan dilakukan melalui rekening penerima pada bank yang telah ditentukan pemerintah.
Meski demikian, para calon penerima masih harus bersabar. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kepastian jadwal pencairan bantuan tersebut.
Karena itu, pelaku UMKM yang telah lolos verifikasi diimbau segera mengurus seluruh persyaratan dan memantau informasi resmi melalui aplikasi Sapa UMKM agar tidak tertinggal dalam tahapan berikutnya.
