 |
| Foto : Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk Desa Takal Pasir dan Desa Pea Bumbung |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk Desa Takal Pasir dan Desa Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, H. Edy Widodo, SKM., http://M.Kes, mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Komisi 3 DPRK Aceh Singkil, para Kepala SKPK Aceh Singkil, Kepala BKSDA SKW II Aceh atau yang mewakili, Camat Singkil, Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) Provinsi Aceh dan Sekretariat Multi Pihak PSDA-LH Kabupaten Aceh Singkil selaku penyelenggara kegiatan, serta perwakilan mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh peserta undangan.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Pj Sekda menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membahas penyerahan dan sosialisasi STDB.
"Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong praktik perkebunan yang lebih baik serta mendukung legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan masyarakat," ujar Edy Widodo dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) merupakan dokumen pencatatan usaha budidaya yang menjadi salah satu instrumen dalam pendataan dan penataan usaha perkebunan masyarakat.
Pendataan tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memperoleh informasi mengenai identitas pekebun, lokasi, luas, dan kondisi kebun sebagai dasar pengembangan serta pembinaan usaha perkebunan.
"Oleh karena itu, perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, hak-hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan," tegasnya.
