 |
| Foto : Rapat Pembahasan Laporan Antara Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Perkantoran Terpadu yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai mematangkan rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu yang diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern sekaligus ikon baru pembangunan daerah.
Keseriusan tersebut terlihat dalam Rapat Pembahasan Laporan Antara Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Perkantoran Terpadu yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil, Senin (9/11/2026).
Rapat dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, H. Edy Widodo, S.K.M., yang hadir mewakili Bupati. Turut hadir Asisten I Junaidi, S.STP., M.Si., Plt. Kepala Dinas PUPR Ali Karya, S.T., sejumlah kepala SKPK, Camat Singkil, serta tim konsultan penyusun masterplan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj. Sekda, ditegaskan bahwa pembangunan kawasan perkantoran terpadu merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pasalnya, hingga saat ini sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil masih tersebar di wilayah Kecamatan Singkil dan Singkil Utara. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi melalui perencanaan kawasan pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Eks HGU PT Nafasindo Diproyeksikan Jadi Pusat Pemerintahan Baru
Berdasarkan kajian awal, kawasan seluas kurang lebih 673 hektare di areal eks HGU PT Nafasindo berpotensi dikembangkan sebagai kawasan perkantoran terpadu.
Lokasi tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021 dan diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas pelayanan publik dalam satu kawasan.
Dalam konsep masterplan, kawasan ini dirancang dengan pendekatan modern dan terintegrasi. Sejumlah fasilitas utama yang direncanakan meliputi Kantor Bupati, gedung DPRK, serta kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan, kawasan tersebut juga dirancang memiliki berbagai fasilitas pendukung, seperti danau, taman, pusat perdagangan, pendidikan, olahraga, perumahan, hingga pusat kebudayaan.
Dengan konsep tersebut, kawasan perkantoran terpadu diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus kawasan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Usung Identitas Lokal, Arsitektur Sapo Belen Sinanggel Jadi Inspirasi
Menariknya, pembangunan kawasan ini tidak hanya mengedepankan konsep modern, tetapi juga dirancang untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokal Aceh Singkil.
Bupati menegaskan bahwa karakter budaya daerah harus menjadi bagian penting dalam desain kawasan pemerintahan tersebut.
"Kita ingin membangun kawasan pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jati diri daerah, dengan mengangkat arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat sebagai identitas kawasan," demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya.
Pendekatan tersebut diharapkan menjadikan kawasan perkantoran terpadu bukan sekadar kompleks gedung pemerintahan, tetapi juga representasi identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Aceh Singkil.
Tanah Gambut hingga Potensi Banjir Jadi Tantangan
Meski memiliki potensi besar, rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan kajian mendalam.
Bupati mengingatkan bahwa kondisi geografis dan karakteristik lahan harus menjadi perhatian serius, terutama karena kawasan tersebut memiliki tantangan berupa tanah gambut dan potensi banjir.
Selain itu, kepastian status hukum lahan, kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, serta ketersediaan investasi dan pembiayaan juga harus dipastikan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Hasil kajian awal memang menyimpulkan bahwa rencana pengembangan kawasan tersebut layak dengan sejumlah persyaratan. Karena itu, seluruh aspek teknis, hukum, lingkungan, dan pembiayaan harus dipenuhi secara matang.
Seluruh SKPK Diminta Terlibat Aktif
Untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai kebutuhan daerah, seluruh SKPK diminta berperan aktif memberikan data yang akurat terkait kelembagaan, kebutuhan ruang kantor, serta fasilitas pendukung yang diperlukan
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepastian hukum lahan, kesesuaian tata ruang, strategi pembiayaan, mitigasi bencana, dan upaya menjaga kelestarian lingkungan
Tim konsultan diminta mengakomodasi seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat agar dokumen studi kelayakan dan masterplan benar-benar menjadi dasar perencanaan yang komprehensif.
Keterlibatan pemerintah kecamatan, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat juga dinilai penting untuk mengawal proses perencanaan tersebut.
"Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi ikhtiar menyiapkan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih mudah, dan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang," tegas Bupati.
Diproyeksikan Jadi Tonggak Baru Pembangunan Aceh Singkil
Menutup kegiatan, Pj. Sekda H. Edy Widodo menyampaikan optimisme bahwa rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan
Ia berharap masterplan yang sedang disusun mampu menjadi pedoman pembangunan kawasan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.
Jika seluruh persyaratan teknis, hukum, lingkungan, serta pembiayaan dapat dipenuhi, kawasan perkantoran terpadu ini diharapkan menjadi tonggak baru kemajuan Aceh Singkil sekaligus warisan pembangunan bagi generasi mendatang.
Lebih dari sekadar memindahkan dan menyatukan kantor pemerintahan, rencana ini membawa harapan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, kawasan yang tertata, serta wajah baru Kabupaten Aceh Singkil di masa depan.
