 |
| Foto : Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bungong Lam Jaroe (BLJ), Zulfadli, S.Sos., M.M |
KOTA LANGSA | BATANEWS
Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebagian masyarakat Kota Langsa masih harus menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan: sulitnya mendapatkan akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng.
Kondisi pasokan air yang kerap tersendat dan tidak mengalir secara maksimal selama bertahun-tahun membuat pelanggan mengaku kecewa. Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan lagi sekadar gangguan pelayanan, melainkan menyangkut kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, mulai dari mandi, membersihkan diri, hingga kebutuhan ibadah.
Sejumlah pelanggan mengaku terpaksa menggunakan mesin pompa atau membeli air tambahan agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Ironisnya, kewajiban membayar rekening air tetap berjalan setiap bulan meski pelayanan yang diterima dinilai belum sesuai harapan.
Di tengah keluhan masyarakat tersebut, muncul pula sorotan terhadap tata kelola PDAM, termasuk dugaan adanya praktik nepotisme dalam proses penempatan jabatan pimpinan. Sejumlah pihak meminta agar setiap proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara terbuka, profesional, serta mengutamakan kompetensi dan rekam jejak, bukan berdasarkan kedekatan atau hubungan tertentu.
Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bungong Lam Jaroe (BLJ), Zulfadli, S.Sos., M.M., menyampaikan kritik keras terhadap kondisi pelayanan air bersih di Kota Langsa.
"Negara kita sudah 81 tahun merdeka, namun masyarakat masih merasakan seperti belum benar-benar merasakan kemerdekaan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Air untuk mandi, buang air besar, bahkan untuk berwudhu saja masih menjadi persoalan," ujar Zulfadli kepada awak media, Jumat (18/09/2026).
Menurutnya, persoalan air bersih seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Zulfadli juga menyoroti pentingnya memilih pemimpin perusahaan daerah berdasarkan kemampuan dan pengalaman.
"PDAM membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami persoalan teknis, manajemen, pelayanan pelanggan, dan mampu menghadirkan solusi. Jangan sampai jabatan strategis diberikan karena faktor kedekatan, sementara kemampuan menjadi pertimbangan kedua," tegasnya.
Ia berharap proses pemilihan pimpinan PDAM Tirta Keumuneng ke depan dilakukan secara objektif dan transparan agar perusahaan daerah tersebut dapat kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat.
"Rakyat tidak membutuhkan janji saat kampanye. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa kebutuhan dasar mereka benar-benar diperhatikan," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, persoalan pelayanan air bersih PDAM Tirta Keumuneng masih menjadi perhatian publik, terutama menjelang proses penentuan kepemimpinan baru di perusahaan daerah tersebut.(fsl)
