BATANEWS, LANGSA — Dunia pendidikan tinggi kembali menghadapi sorotan tajam. Perguruan tinggi yang semestinya menjadi benteng moral, etika, ilmu pengetahuan, dan integritas justru tercoreng ketika pimpinan perguruan tinggi terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Guru Besar IAIN Langsa, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd., menilai persoalan tersebut bukan sekadar persoalan hukum yang menimpa seorang individu, tetapi merupakan tamparan keras terhadap marwah dan wajah pendidikan tinggi Indonesia.
“Perguruan tinggi adalah tempat melahirkan manusia yang bermoral, beretika, berintegritas, menjunjung kebenaran, keadilan, kejujuran, keluhuran budi pekerti, dan akhlak mulia. Karena itu, ketika pimpinan perguruan tinggi justru terseret persoalan korupsi, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan, tetapi juga marwah dunia pendidikan,” tegas Prof. Muzakkir, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh membuat dunia akademik kehilangan ruh dan jati dirinya. Modernisasi pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan moral, etika, dan integritas.
Ia menilai, apabila praktik korupsi dan manipulasi mulai masuk ke ruang akademik, dampaknya jauh lebih berbahaya. Sebab, perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan sarjana, tetapi juga membentuk karakter calon pemimpin bangsa.
“Kalau orang yang berada di puncak institusi pendidikan memberikan contoh buruk, jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul pertanyaan: nilai apa yang sebenarnya sedang diajarkan kepada mahasiswa?” ujarnya.
Prof. Muzakkir menyebut, kasus hukum yang menjerat pimpinan perguruan tinggi harus menjadi alarm keras bagi seluruh rektor dan pejabat kampus di Indonesia.
“Jangan sampai karena kepentingan sesaat, keuntungan pribadi, jabatan, atau perut sejengkal, marwah, moral, etika, dan integritas dipertaruhkan. Jabatan rektor itu amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya proses pemilihan rektor yang benar-benar mengutamakan rekam jejak, moralitas, kapasitas kepemimpinan, dan integritas calon.
Menurutnya, senat perguruan tinggi harus berani menggunakan kewenangannya secara objektif dan independen. Jangan sampai proses pemilihan rektor dipengaruhi hubungan pertemanan, balas jasa, kepentingan kelompok, tekanan kekuasaan, ataupun pertimbangan kedekatan tertentu.
“Senat harus berani mengatakan tidak kepada calon yang dinilai tidak memiliki integritas. Sekalipun calon tersebut teman, sahabat, senior, atau memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kepentingan perguruan tinggi jauh lebih besar daripada kepentingan seorang calon rektor,” tegas Prof. Muzakkir.
Sebagai seorang akademisi, ia mengaku merasa terpukul ketika seorang rektor tersandung persoalan korupsi.
“Sebagai dosen, saya merasa seperti meludah ke muka sendiri. Rektor adalah dosen. Ketika seorang rektor tersandung korupsi, secara tidak langsung wajah seluruh dunia akademik ikut dipertanyakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap individu. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perguruan tinggi, mulai dari proses seleksi dan pemilihan pimpinan, pengawasan anggaran, transparansi pengadaan, hingga mekanisme pengawasan internal.
“Ini harus menjadi momentum untuk melakukan perubahan. Perguruan tinggi harus kembali kepada hakikatnya: mencetak manusia yang bermoral, beradab, beretika, berintegritas, berbudi luhur, dan berakhlak mulia,” tuturnya.
Prof. Muzakkir berharap para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia menjadikan kasus korupsi yang menjerat pejabat kampus sebagai cermin dan peringatan keras.
“Jadilah rektor yang bisa menjadi contoh dan panutan. Jangan sampai gelar profesor, jabatan rektor, dan kemegahan institusi hanya menjadi simbol, sementara integritas justru runtuh. Dunia pendidikan membutuhkan pemimpin yang bukan hanya tinggi ilmunya, tetapi juga tinggi moralnya,” pungkas Prof. Muzakkir. (Fsl)
