 |
| Foto : Bupati Aceh Singkil bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah |
ACEH TENGGARA | BATANEWS
Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera merealisasikan dana rekonstruksi untuk sejumlah proyek pengamanan bencana di Aceh Singkil yang telah disetujui sebelumnya.
Permintaan itu disampaikan langsung kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, dalam pertemuan di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Desakan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pemerintah daerah terhadap ancaman abrasi dan kerusakan infrastruktur yang dinilai semakin mendesak ditangani.
Abrasi Pulo Sarok Jadi Sorotan
Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah rekonstruksi pengamanan abrasi Pantai Pulo Sarok, Kecamatan Singkil. Kawasan tersebut disebut mengalami abrasi yang terus bergerak dan berpotensi mengancam wilayah pusat kota Aceh Singkil.
“Usulan ini sangat urgen, terutama penanganan abrasi Pantai Pulo Sarok yang semakin lama semakin mengancam pusat kota Kabupaten Aceh Singkil,” tegas Bupati Oyon.
Menurutnya, meski proyek tersebut telah masuk dalam rencana pelaksanaan tahun ini, pemerintah daerah tetap merasa perlu mengingatkan BNPB agar realisasinya tidak berlarut-larut.
Empat Proyek Rekonstruksi Disetujui
Selain pengamanan abrasi Pantai Pulo Sarok, terdapat tiga proyek rekonstruksi lain yang telah mendapat persetujuan BNPB, yakni:
- Rekonstruksi beronjong Sungai Silatong di Kecamatan Simpang Kanan
- Rekonstruksi tanggul pengamanan Sungai Bengkolan di Kecamatan Singkil
- Rekonstruksi Jembatan Bukit Harapan I di Kecamatan Gunung Meriah
Keempat proyek tersebut dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan kawasan permukiman, akses transportasi, dan mitigasi risiko bencana di Aceh Singkil.
Infrastruktur Rentan, Daerah Butuh Kepastian
Permintaan percepatan dana rekonstruksi ini sekaligus menggambarkan masih tingginya kerentanan infrastruktur di Aceh Singkil terhadap ancaman bencana alam.
Abrasi pantai, kerusakan tanggul sungai, hingga infrastruktur jembatan menjadi persoalan berulang yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan.
Jika realisasi proyek terlambat, dampaknya tidak hanya mengancam fasilitas umum, tetapi juga aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat.
Pertemuan Bupati Aceh Singkil dengan BNPB di Jakarta dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan proyek-proyek pengamanan bencana tidak hanya berhenti di tahap persetujuan administrasi, tetapi benar-benar direalisasikan di lapangan.
Publik kini menanti sejauh mana pemerintah pusat mempercepat pencairan dan pelaksanaan proyek tersebut, mengingat ancaman abrasi dan kerusakan infrastruktur di Aceh Singkil terus bergerak tanpa menunggu proses birokrasi.
