 |
| Foto : Ilustrasi |
LANGSA | BATANEWS
Polemik pendataan dan pembagian bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban banjir menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai proses pendataan yang dilakukan pemerintah tidak transparan dan menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.
Daftar 1.346 penerima bantuan Jadup disebut telah ditandatangani oleh Wali Kota Langsa, serta diketahui oleh Kapolres Langsa dan Kajari Langsa .
Namun, sejumlah pihak mempertanyakan validitas data tersebut karena diduga terdapat nama-nama yang bukan korban banjir, bahkan ada yang disebut tidak melengkapi persyaratan administrasi namun tetap menerima bantuan.
🗣️ Warga Nilai Tidak Adil
Heriyanto Ginting, salah satu warga yang mengaku mewakili korban banjir, menilai kondisi tersebut sangat janggal.
“Yang benar-benar korban banjir tidak mendapat bantuan, sementara yang bukan korban justru menerima. Bahkan ada yang tidak masuk data tapi menerima bantuan,” ujarnya (06/04/2026).
Kekecewaan masyarakat memuncak hingga terjadi aksi demonstrasi pada Kamis, 2 April 2026, sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.
📩 Dilaporkan ke Komisi III DPR RI
Heriyanto menyebut pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut ke untuk meminta evaluasi dan verifikasi ulang terhadap daftar 1.346 penerima bantuan.
Ia berharap Kapolda Aceh dan Kajati Aceh dapat membentuk tim independen guna melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan Jadup yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, laporan tersebut telah diterima dan dikabarkan akan segera ditindaklanjuti.
🏠 Penyewa dan Penghuni Tanah Negara Merasa Tersisih
Di sisi lain, seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di rumah sewa, rumah dinas, atau menumpang di tanah milik negara disebut tidak masuk kriteria penerima bantuan.
Hal ini dinilai tidak adil, mengingat mereka juga terdampak langsung oleh banjir.
“Apapun status tempat tinggalnya, kalau terdampak banjir tetap korban dan berhak mendapat bantuan,” ujarnya.
⚖️ Harapan Transparansi dan Verifikasi Ulang
Masyarakat berharap pemerintah dapat membuka data penerima secara transparan serta melakukan verifikasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Isu ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak masyarakat terdampak bencana serta kepercayaan terhadap proses penyaluran bantuan pemerintah.
✍️ [ByU]
