 |
| Foto : Camat menyuarakan keprihatinan atas belum disahkannya APB Aceh Singkil Tahun 2026. |
ACEH SINGKIL | BATANEWS
Para camat se-Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili Camat Kuala Baru, menyuarakan keprihatinan atas belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan di depan Kantor DPRK Aceh Singkil dalam forum penyampaian aspirasi masyarakat, Rabu (08/04/2026).
📢 Sampaikan Aspirasi, Bukan Demonstrasi
Mansurdin menegaskan bahwa kehadiran para camat bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan menyampaikan aspirasi demi kepentingan masyarakat.
“Kepentingan bersama harus lebih utama. Kami datang ke sini bukan untuk mendemo, tapi menyampaikan aspirasi. Di mana harga diri kita jika dibandingkan dengan daerah lain,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki tanggung jawab atas kondisi yang terjadi.
“Saya selaku pejabat bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Anggota dewan dan pemerintah juga harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Itu bukti kita sebagai pejabat yang telah disumpah,” katanya.
⚠️ Dampak Keterlambatan APBK
Menurut Mansurdin, keterlambatan pengesahan APBK berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Bahkan, kondisi ekonomi masyarakat disebut turut terdampak.
Ia menyebut banyak warga terpaksa berutang dengan bunga tinggi demi memenuhi kebutuhan, sementara instansi pemerintah dan para kepala desa juga mengalami kesulitan menjalankan program kerja akibat belum adanya kepastian anggaran.
Momentum ini dinilai semakin krusial karena pada 27 April mendatang, Aceh Singkil akan memperingati hari jadinya yang ke-27.
“Sudah 27 tahun Aceh Singkil berdiri. Kami berharap para wakil rakyat dapat menunjukkan tanggung jawabnya dengan segera mengesahkan APBK 2026,” tegasnya.
🗣️ Camat Singkil: Jangan Korbankan Rakyat
Senada dengan itu, Camat Singkil juga mendesak pimpinan DPRK Aceh Singkil untuk segera mengesahkan APBK.
“Kami meminta pimpinan DPRK Aceh Singkil segera mengesahkan APBK. Jangan korbankan rakyat Aceh Singkil,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika APBK tidak segera disahkan, pelayanan publik di daerah berpotensi mengalami stagnasi.
“Apabila DPRK tidak mengesahkan APBK, maka pelayanan publik akan mogok,” tambahnya.
🤝 Harapan untuk Kepentingan Bersama
Para camat berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan dinamika politik dan segera mengambil langkah konkret demi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal.
Pengesahan APBK dinilai bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keberlangsungan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil secara menyeluruh.
✍️ [RHM]
